Menjabat sebagai Presiden tentunya bukanlah pekerjaan mudah,
kesibukan yang luar biasa, tumpukan dokumen yang menunggu ditandatangani sering
kali membuat Presiden khilaf, itulah yang kini dilakukan Presiden Jokowi.
Publik heran Presiden tidak tahu dokumen macam apa yang dia tandangani. Yang
menyebalkan adalah Jokowi memberikan keterangan pers dengan tawa yang
mengisyaratkan seolah ini adalah hal sepele, padahal dokumen kebijakan kenaikan
tunjangan kendaraan pejabat itu membebankan uang Negara sebesar 168 Milyar
rupiah. Uang sebanyak itu jika dialihkan ke sector pendidikan dapat membangun
150.000 ruang kelas baru.
Lalu siapa yang salah dalam hal ini?. Jawaban normatifnya
kita jangan saling menyalahkan, namun dalam tulisan ini saya harus menyalahkan
Presiden dan Menterinya. Mengapa? Yah Seorang menteri seharusnya membangun
koordinasi yang baik, memang Presiden tidak punya banyak waktu untuk memeriksa
semua dokumen yang menggunung, baiknya menteri menjelaskan secara lisan apa isi
dokumen itu secara terbuka, jujur dan apa adanya. Apalagi ini urusan duit, apa
susahnya bilang “ Pak, ada kebijakan baru yang disarankan untuk uang muka mobil
pejabat jadi 210 juta, kurang lebih akan merogoh uang Negara sebesar 168 Milyar
rupiah”. Sebenarnya pesan itu inti dari dokumen dari Menteri Keuangan.
Disamping itu Presiden tetap harus disalahkan karena sembrono menandatangani
dokumen Negara yang penting. Jangan-jangan kalau ada dokumen penjualan pulau
jawa ke pihak asing bisa ditandangani juga sama Jokowi dengan alasan tidak tahu
isi dokumen. Bukan alasan jika kesibukan menjadi sebab tidak diperiksa dokumen
sebelum ditandatangani. Ada pendapat mengatakan gunakan saja jasa asisten ahli
kepresidenan untuk membantu Jokowi menelaah dokumen-dokumen Negara, akan tetapi
dikhawatirkan Jokowi kecolongan juga.
Ketika seorang Jokowi dengan penuh kesadaran ingin menjadi
Presiden, maka konsekuensinya dia harus mau bekerja keras, lebih teliti bahkan
menyita waktunya untuk kepentingan rakyat, karena dia bekerja kami rakyat yang
membayar upahnya, kami berikan fasilitas, kami utus orang-orang cerdas di
sekitarnya untuk membantu dan kami bayar mereka dengan rupiah yang tidak
sedikit, jadi tunjukanlah pada kami kinerja professional kalian.
Yang saya amati dari kasus ini adalah Jokowi telah mencoreng
muka sendiri, public akhirnya tahu betapa tidak telitinya Jokowi untuk dokumen
penting seperti ini, senyum dan tawa saat klarifikasi kepada awak media dirasa
tidak tepat, seolah ini hal sepele bukannya meminta maaf kepada rakyat atas
keteledorannya dan kritik saya kepada para menteri dan Legislatif, lebih peka
terhadap situasi social rakyat Indonesia sebelum membuat kebijakan. Apakah
pantas pejabat yang sudah digaji besar minta uang buat mobil, sementara rakyat
masih bergantung pada angkutan umum yang tarifnya kian tak pasti, setelah
kebijakan harga BBM menyeusaikan dengan harga minya dunia.
Semoga Allah memberi hidayah bagi mereka dan rakyat
diberikan kesabaran. Buat Pak Jokowi kalau butuh bantuan buat periksa dokumen,
saya mau kok pak bantu bapak, ikhlas cukup dikasih nasi kotak juga mau JJJ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar